Advertisement
Pembelian Pertalite Dibatasi, Begini Tanggapan Pertamina Jawa Tengah-DIY
Ilustrasi penjualan BBM. - JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengizinkan penyalur bahan bakar minyak (BBM) di daerah untuk membatasi penjualan bensin ber oktan (RON) 90 atau Pertalite. Pembatasan itu dilakukan lantaran kuota dan ketersediaan BBM tersebut berbeda-beda di masing-masing daerah.
Terkait dengan hal ini, Area Manager Communication, Relation & Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho mengatakan pembatasan memang sempat dilakukan di Salatiga dan Temanggung, Jawa Tengah.
Advertisement
Namun, pembatasan kini sudah tidak lagi dilakukan. Dia menjelaskan kuota Pertalite dan Solar per SPBU telah ditetapkan oleh BPH Migas.
Dia menjelaskan pembatasan sempat dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan pembelian. "Itu sekarang untuk case di Salatiga dan Temanggung. Sudah tidak dilakukan pembatasan pembelian Pertalite di SPBU," ucapnya, Senin (29/5/2023).
BACA JUGA: Pembelian Pertalite Bakal Dibatasi, Empat Wilayah Diuji Coba
Dia menjelaskan pembatasan hanya berlangsung sesaat dan merupakan inisiasi SPBU di Salatiga dan Temanggung.
Pemberlakuan pembatasan nantinya dilakukan sesuai dengan aturan dan pernyataan dari BPH Migas. "Sebentar saja itu [pembatasan]. Ada inisiatif dari sana," lanjutnya.
Sebelumnya, mengutip dari Bisnis.com (Jaringan Informasi Bisnis Indonesia/JIBI), Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, mengatakan keputusan pembatasan itu diambil lantaran alokasi kuota untuk Pertalite relatif terbatas di sejumlah daerah.
Dengan demikian, izin untuk pembatasan pembelian Pertalite yang diambil beberapa badan usaha di daerah itu dapat menjaga ketersediaan pasokan hingga akhir tahun ini.
"Masing-masing daerah punya kuota masing-masing, jadi kami minta kepada daerah untuk mengamankan kuota tersebut, jadi kami persilakan bagaimana mereka mengatur supaya kuotanya cukup," ucapnya.
Dia pun membenarkan adanya pembatasan pembelian Pertalite yang dilakukan badan usaha di sejumlah daerah di Jawa Tengah, seperti Salatiga dan Temanggung pada awal tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Road to Hakordia, Stan Inspektorat DIY Hadir di Jogja Ekraf Week 2024
Ribuan Orang Teken Petisi Tolak PPN 12 Persen
Prabowo Raih Komitmen Investasi 8,5 Miliar Dolar AS dari Lawatannya ke Inggris
Advertisement
Sah! Maya Watono Jabat Direktur Utama Holding BUMN InJourney, Berikut Profilnya
Harga Bitcoin Pecah Rekor, Investor Diminta Berhati-hati Titipkan Dana Investasinya
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diprediksi Capai 4,7 hingga 4,9 Persen di 2025
OJK: KUR Tidak Termasuk Utang Macet yang Bisa Dihapus
Menko Bidang Pangan Sebut Ada Rencana Setop Impor Beras Tahun Depan
Advertisement
Mengenal Galeri 24, Anak Perusahaan Pegadaian untuk Investasi Emas
Menyambut Masa Depan Cerah Emas dan Pangan pada 2025
Advertisement
PPN Jadi 12% Tahun Depan, Harga Barang Elektronik Juga Bakal Ikut Naik
Berita Pilihan
- Ribuan Orang Teken Petisi Tolak PPN 12 Persen
- Harga Emas Antam Hari Ini 20 November Naik Signifikan, Rp1.498 Juta per Gram
- Garuda Indonesia Dukung Rencana Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat
- Dampak Aksi Boikot 47 Gerai KFC Tutup, 17 Restoran Pizza Hut Berhenti Beroperasi
- Harga Emas Antam Hari Ini 18 November 2024 Naik Signifikan, Rp1.476 Juta per Gram.
Advertisement
Eko Suwanto Sebut Cawali Jogja Hasto Wardoyo Punya Semangat Melayani Rakyat & Anti Korupsi
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- OJK: KUR Tidak Termasuk Utang Macet yang Bisa Dihapus
- Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diprediksi Capai 4,7 hingga 4,9 Persen di 2025
- Harga Bitcoin Pecah Rekor, Investor Diminta Berhati-hati Titipkan Dana Investasinya
- Sah! Maya Watono Jabat Direktur Utama Holding BUMN InJourney, Berikut Profilnya
- Prabowo Raih Komitmen Investasi 8,5 Miliar Dolar AS dari Lawatannya ke Inggris
- Ribuan Orang Teken Petisi Tolak PPN 12 Persen
- Bea Cukai DIY Sebut Hampir Semua Stakeholder Sepakti Penerapan Cukai Minuman Berpemanis
Advertisement
Advertisement
